Fokusmatang: APBD Rp7 Triliun, Tapi Pemkab Tangerang Tak Anggarkan Kajian Pemekaran Tangerang Utara
Tangerang, Naonsia.com –
Ketua Forum Kajian Strategis Masyarakat Tangerang Utara (Fokusmatang), Dedi Kurniadi, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Kritik ini terkait tidak adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk membiayai kajian akademis pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Utara.
“Harusnya kajian akademis PAMEKARAN DOB Tangerang Utara itu dibiayai oleh pemerintah kabupaten. APBD mereka kan besar, lebih dari Rp7 triliun. Masak untuk kajian saja tidak bisa menganggarkan?” tegas Dedi saat diwawancarai Naonsia.com, Selasa (3/6/2025).
Kajian, Syarat Wajib Pemekaran
Kajian akademis merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi dalam pengusulan pembentukan DOB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Dokumen ini berisi evaluasi atas potensi wilayah, kapasitas fiskal, kesiapan kelembagaan, hingga rencana tata kelola pemerintahan baru.
Menurut Dedi, biaya kajian tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total APBD Kabupaten Tangerang yang mencapai lebih dari Rp7 triliun.
“Biaya kajian akademis paling hanya Rp500 juta sampai Rp2 miliar. Itu pun bisa dibuat bertahap. Tapi yang kami heran, kenapa dari tahun ke tahun Pemkab tidak pernah anggarkan?” ujarnya.
Isu Minimnya Kemauan Politik
Fokusmatang menilai tidak adanya anggaran sebagai indikasi lemahnya kemauan politik (political will) dari Pemkab terhadap aspirasi masyarakat Tangerang Utara. Selama ini, wilayah utara dinilai tertinggal dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, hingga akses pembangunan ekonomi.
“Jangan sampai ini jadi pertanda kalau Pemkab memang tidak serius mendukung pemekaran. Ini bisa terbaca oleh pemerintah pusat sebagai sikap tidak mendukung, dan itu fatal,” kata Dedi.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kekhawatiran birokrasi kehilangan pengaruh jika wilayah utara dimekarkan. “Kalau memang takut kehilangan kekuasaan, ya sebaiknya dijelaskan ke publik secara jujur. Jangan diam-diam menghambat,” tambahnya.
Dukungan Pemekaran Menguat
Wacana pemekaran Tangerang Utara sudah bergulir selama lebih dari satu dekade. Wilayah yang direncanakan menjadi DOB ini mencakup 13 kecamatan di bagian utara Kabupaten Tangerang seperti Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji, Sepatan, Mauk, hingga Kronjo. Jumlah penduduk di wilayah ini diperkirakan lebih dari 1 juta jiwa.
Berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan akademisi, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran dengan alasan efisiensi pelayanan publik, keadilan pembangunan, serta penguatan identitas kultural kawasan pesisir.
Desakan Keterbukaan dan Tanggung Jawab
Fokusmatang mendesak agar Pemkab Tangerang terbuka kepada publik terkait sikap resminya terhadap rencana pemekaran ini. Mereka juga meminta DPRD Kabupaten Tangerang turut mendorong anggaran untuk kajian akademis masuk dalam pembahasan APBD Perubahan atau RAPBD 2026.
“Ini soal komitmen. Kalau Pemkab tidak bersedia biayai kajian, maka akan muncul pertanyaan serius: siapa sebenarnya yang tidak ingin Tangerang Utara berdiri sendiri?” pungkas Dedi.