Dorong Ekonomi Desa, Kemenpar dan Kemenkop Bangun Koperasi Merah Putih di Destinasi Wisata
Poto: kemenpar.go.id
Yogyakarta, 9 Mei 2025 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) resmi berkolaborasi mengembangkan koperasi di desa wisata. Kolaborasi ini diwujudkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang berlangsung di Desa Widosari, Yogyakarta, Jumat (9/5/2025).
Dalam momen tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menandatangani MoU yang menitikberatkan pada penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) agar mampu mengelola Koperasi Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi komunitas.
“Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan para wakil menteri pada Februari lalu. Kami menyepakati penguatan Pokdarwis di desa wisata menjadi pengelola koperasi yang profesional dan berkelanjutan,” ujar Menteri Widiyanti.
Menurutnya, desa wisata punya potensi besar dalam mendorong pertumbuhan pariwisata berbasis masyarakat. Kemenpar menetapkan 17 desa wisata sebagai proyek percontohan, termasuk Widosari yang dikenal dengan pesona Perbukitan Menoreh dan inovasi ketahanan pangannya.
Target: 80.000 Koperasi Merah Putih
Kolaborasi lintas kementerian ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Budi Arie menegaskan sinergi ini bertujuan menciptakan koperasi yang profesional dalam mengelola potensi wisata. “Kita ingin koperasi hadir bukan hanya sebagai unit ekonomi, tapi juga sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat desa secara nyata,” katanya.
Widosari dipilih karena telah membuktikan keberhasilan integrasi sektor pariwisata dengan ekonomi lokal. Menteri Widiyanti optimistis model ini bisa diperluas ke lebih dari 6.000 desa wisata di Indonesia.
Bagian dari Asta Cita Pembangunan Nasional
Program ini sejalan dengan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029, khususnya poin keenam: membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Kemenpar pun mengusung lima program unggulan, salah satunya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata.
“Dengan dukungan pembiayaan dari LPDB KUMKM dan penguatan kelembagaan dari Kemenkop, desa wisata kita bisa naik kelas,” tambah Widiyanti.
Acara penandatanganan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting seperti Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua BPPD DIY GKR Bendara, Sekretaris Menteri Koperasi Ahmad Zabadi, hingga Direktur Badan Otorita Borobudur Agustin Perangin-Angin.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam membangun sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kekuatan komunitas desa.
---