Tiga Bom Waktu Meledak Jelang 100 Hari Bupati Tangerang Maesal Rasyid Memimpin
.jpeg)
Tangerang, Naonsia.com — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat MAPAN (Masyarakat Pemantau Anggaran Negara), Saepudin Juhri, mengkritisi kondisi Kabupaten Tangerang menjelang 100 hari kepemimpinan Bupati Maesal Rasyid. Menurutnya, ada tiga persoalan besar yang kini meledak bak bom waktu, yakni proyek pasar mangkrak, penutupan TPA Jatiwaringin, dan pencemaran Sungai Cirarab.
Saepudin menilai ketiga persoalan tersebut merupakan akumulasi dari lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, dan buruknya tata kelola pemerintahan daerah selama bertahun-tahun.
Pasar Tak Jadi-Jadi: Ke Mana Dana Publik Dikelola?
Terkait mangkraknya pembangunan tiga pasar oleh Perumda Niaga Kerta Raharja (NKR), Saepudin mempertanyakan transparansi anggaran dan keseriusan direksi BUMD tersebut.
> “Pasar-pasar itu dibangun dengan uang rakyat. Kalau sudah bertahun-tahun mangkrak, berarti ada yang salah, baik dari perencanaan maupun pengawasan,” ujarnya.
Ia mendorong Bupati untuk membuka laporan audit dan menindak siapa pun yang bertanggung jawab atas keterlambatan proyek strategis itu.
TPA Disegel KLH: Citra Kabupaten Terpuruk
Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) juga dinilai sebagai pukulan telak bagi citra daerah. Saepudin menyebut ini sebagai bentuk kegagalan dalam mengelola lingkungan hidup.
> “Disegelnya TPA oleh kementerian itu tamparan keras. Kabupaten ini darurat sampah. Kalau tidak segera ada solusi, krisis akan makin meluas,” katanya.
Sungai Cirarab Tercemar: Warga Jadi Korban
Pencemaran Sungai Cirarab akibat limbah B3 semakin mengkhawatirkan. Menurut Saepudin, warga sekitar sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang racun yang merusak lingkungan dan mengancam kesehatan.
> “Jangan tunggu warga jatuh sakit massal. Sungai itu harus direhabilitasi dan pelakunya diseret ke meja hukum,” tegasnya.
Pemerintahan Baru, Mental Lama?
Di akhir keterangannya, Saepudin Juhri berharap Bupati Maesal Rasyid tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat atau lembaga yang lalai, termasuk jika perlu melakukan perombakan besar.
> “Jangan sampai pemerintahan baru ini hanya mengganti wajah, tapi mental dan sistemnya masih sama. Ini saatnya Bupati berani menata ulang,” pungkasnya.