UMKM Jadi Pilar Utama dalam Program Makan Bergizi Gratis, Menteri Maman Tekankan Peran SPPG
Menteri UMKM Maman Abdurrahman tekankan peran strategis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis sebagai ekosistem pemberdayaan UMKM untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas pangan bergizi di Indonesia.
Cileunyi, Kabupaten Bandung — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ekosistem yang sangat strategis untuk memberdayakan pengusaha UMKM sekaligus mendukung pemerataan dan keadilan ekonomi di seluruh daerah.
“Dalam satu SPPG, jumlah penerima MBG dibatasi antara 3.000 hingga 4.000 orang. Hal ini sengaja dilakukan agar tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi bagi pengusaha UMKM di berbagai wilayah,” ujar Menteri Maman saat membuka acara Perluasan Keterlibatan UMKM dalam MBG di SPPG Cileunyi Al-Kasyaf, Senin (19/5).
Menurut Maman, UMKM memegang peran kunci dalam tiga titik utama rantai pasok program MBG, yaitu sebagai pemasok bahan baku (hulu), penyedia jasa boga di dapur SPPG, dan pengolah limbah makanan (hilir). SPPG Cileunyi Al-Kasyaf dipilih karena dianggap sudah optimal dalam menggerakkan perekonomian lokal dan melibatkan UMKM secara menyeluruh.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 29,3 juta UMKM di sektor pangan yang berpotensi menjadi pemasok bahan baku MBG. Sementara itu, data Kementerian UMKM tahun 2024 mencatat lebih dari 30 ribu UMKM yang bergerak di bidang jasa boga dan pengelolaan limbah makanan.
“MBG mengusung slogan ‘UMKM Mandiri, Gizi Terpenuhi’ yang menegaskan bahwa penguatan UMKM di rantai pasok sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pangan bergizi bagi masyarakat,” jelas Maman.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian UMKM memberikan bantuan melalui empat pilar utama, yakni akses permodalan dan pembiayaan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, peningkatan produktivitas, serta legalitas dan perlindungan usaha bagi pelaku UMKM dan relawan di ekosistem MBG.
“Kami juga memberikan pendampingan intensif selama tiga bulan agar UMKM bisa memenuhi standar SPPG serta pelatihan pengelolaan limbah makanan, seperti budidaya maggot, untuk mendukung keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.
Acara ini dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Ketua Yayasan Al-Kasyaf Giovani Tarega, dan sejumlah pihak terkait.
Maman menegaskan, momen ini menjadi simbol kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.