Wamenpar Soroti Pungli di Sumba: Pariwisata Butuh Lingkungan Aman dan Nyaman
Jakarta, 22 Mei 2025 – Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, memberikan pernyataan tegas terkait insiden pungutan liar (pungli) yang dialami wisatawan di Kampung Adat Ratenggaro, Sumba Barat Daya, NTT. Menurutnya, praktik seperti ini tidak bisa ditoleransi karena merusak reputasi destinasi dan merugikan masyarakat lokal.
“Kita semua punya tanggung jawab menciptakan pariwisata yang bersih dan ramah. Tidak boleh ada lagi pungli di destinasi wisata,” ujar Wamenpar dalam rapat daring dengan stakeholder pariwisata NTT, Rabu (21/5).
Kasus ini mencuat setelah seorang Youtuber mengalami pemalakan di jalur wisata menuju Pantai Ratenggaro. Video tersebut viral dan mengundang kritik terhadap pengelolaan destinasi pariwisata di daerah tersebut. Padahal, NTT adalah salah satu destinasi unggulan nasional yang dikunjungi 1,5 juta wisatawan pada 2024.
Wamenpar mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Provinsi NTT yang segera menggelar pertemuan bersama aparat dan tokoh masyarakat setempat. Dalam forum itu, warga Kampung Ratenggaro menyampaikan permintaan maaf dan berkomitmen memperbaiki sistem penyambutan wisatawan.
“Pungli ini mencoreng nama baik daerah. Edukasi dan pendampingan jadi kunci. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan destinasi,” tegas Ni Luh Puspa.
Langkah-langkah konkret mulai diterapkan, termasuk penyusunan daftar tarif resmi untuk aktivitas wisata dan keterlibatan aparat dalam menjaga keamanan. Wamenpar juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam ekosistem pariwisata melalui pelatihan dan penguatan kapasitas.
Selain itu, wisatawan diimbau tidak memberikan uang langsung kepada anak-anak atau warga tanpa koordinasi dengan lembaga lokal agar bantuan bisa disalurkan secara terstruktur.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menyampaikan permintaan maaf resmi atas kejadian tersebut dan berjanji melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin hal ini terulang. Pemerintah akan hadir bersama masyarakat untuk menciptakan iklim pariwisata yang sehat,” ujar Ratu Ngadu.
Rencananya, Bupati dan unsur Forkopimda akan kembali mengunjungi Ratenggaro pada 23 Mei guna menindaklanjuti kesepakatan dan perbaikan fasilitas di lokasi wisata tersebut.