Refleksi 100 Hari Maesal Rasyid Jadi Bupati
Oleh: Hadi Hartono
Pendahuluan: Momentum 100 Hari yang Tak Boleh Kosong Makna
Tepat seratus hari sejak pelantikan Maesal Rasyid sebagai Bupati Tangerang, publik menanti lebih dari sekadar seremoni atau retorika "Tangerang Gemilang". Kabupaten ini adalah salah satu wilayah strategis di Provinsi Banten, dengan populasi lebih dari 4 juta jiwa, terbentang antara tekanan urbanisasi megapolitan Jabodetabek dan stagnasi wilayah pesisir serta pedesaan.
Seratus hari pertama adalah cermin arah. Ia bukan ukuran keberhasilan, tapi indikator niat dan prioritas. Maka, artikel ini mencoba merefleksikan sepuluh problematika akut yang — bila tak disentuh dengan tangan dingin dan visi progresif — hanya akan memperpanjang daftar kegagalan pemerintahan lokal.
---
1. Ketimpangan Infrastruktur Antarkecamatan
Kabupaten Tangerang memiliki dua wajah. Di satu sisi, ada kecamatan seperti BSD, Kelapa Dua, dan Gading Serpong yang berkilau dengan pembangunan vertikal dan kawasan bisnis elit. Di sisi lain, Teluknaga, Kronjo, dan Mekar Baru masih berjuang dengan jalan tanah dan akses air bersih.
Ketimpangan ini memicu dua hal: eksodus ekonomi dan potensi konflik sosial. Bupati Maesal harus menyusun peta jalan infrastruktur berbasis data ketimpangan, bukan tekanan investor.
---
2. Urbanisasi Tak Terkendali
Sebagai daerah penyangga Jakarta, urbanisasi di Tangerang berlangsung sporadis. Banyak kawasan pemukiman dibangun tanpa perencanaan tata ruang yang matang. Implikasinya: kemacetan kronis, banjir musiman, dan kriminalitas meningkat.
Pemkab harus serius menerapkan pengendalian IMB, audit lahan tidur, serta membentuk badan koordinasi tata ruang lintas kecamatan.
---
3. Krisis Agraria dan Mafia Tanah
Konflik agraria kerap meletup di wilayah pesisir. Kasus-kasus sengketa tanah petani dengan pengembang, tumpang tindih sertifikat, dan manipulasi peta zonasi menjadi penyakit kronis.
Pemkab perlu bekerja sama dengan ATR/BPN dan membentuk satuan tugas mafia tanah. Ini soal keadilan sosial, bukan hanya legalitas administratif.
---
4. Pendidikan dan SDM Pinggiran
Meski ada sekolah unggulan di beberapa wilayah, kualitas pendidikan di desa-desa terpencil masih tertinggal. Rasio guru tetap berbanding siswa sangat timpang. Banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer yang digaji di bawah UMR.
Inovasi digital, program afirmasi beasiswa daerah, dan pelatihan guru wajib dimasukkan dalam prioritas 1 tahun pertama.
5. Kesehatan Publik: Antara Puskesmas dan RSUD
Pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa rapuhnya sistem kesehatan daerah. Di Tangerang, akses layanan kesehatan memprihatinkan di wilayah pesisir dan selatan. Ambulans sulit masuk, obat terbatas, dan tenaga medis sering hanya "ada nama".
Desentralisasi layanan, digitalisasi data pasien, dan insentif dokter muda harus jadi agenda serius.
6. Lingkungan: Ancaman Nyata yang Diabaikan
Masalah banjir bukan hanya karena curah hujan tinggi. Alih fungsi lahan, tutupan hijau yang menyusut, dan buangan limbah industri ke sungai menyebabkan kerusakan ekologis masif.
Pemkab wajib memiliki Badan Lingkungan Hidup yang berfungsi, bukan hanya formalitas. Dana CSR industri harus dialihkan untuk restorasi sungai dan hutan kota.
7. Anggaran dan Transparansi
APBD Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari Rp6 triliun per tahun. Namun, laporan keuangan masih minim partisipasi warga. Banyak proyek tanpa detail anggaran terbuka.
Platform digital transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam Musrenbang harus ditingkatkan agar tidak ada lagi proyek siluman.
8. Pencemaran Sungai Cirarab: Sungai Mati yang Menyatu dengan Perut Rakyat
Sungai Cirarab mengalir melewati wilayah padat penduduk seperti Panongan, Cikupa, dan Pasar Kemis. Namun sejak satu dekade terakhir, sungai ini berubah jadi saluran limbah industri dan domestik.
Fakta lapangan:
Warna air hitam pekat, penuh busa kimia.
Warga sekitar melaporkan peningkatan penyakit kulit dan ISPA.
Tidak ada pengolahan limbah skala besar dari ratusan pabrik di bantaran sungai.
Refleksi untuk Bupati: Langkah awal sederhana: audit industri dan transparansi izin lingkungan. Bentuk tim ad-hoc bersama KLHK dan komunitas pemantau lingkungan. Sungai Cirarab harus hidup kembali — bukan hanya sebagai saluran air, tetapi sebagai urat nadi ekologis dan kultural masyarakat Tangerang.
9. TPA Jatiwaringin: Bom Waktu Kota Sampah
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk menyimpan lebih dari 1.200 ton sampah per hari, sebagian besar berasal dari kawasan industri dan permukiman.
Masalahnya:
Tidak ada pengelolaan sampah berbasis teknologi (zero waste, RDF, ataupun kompos).
Air lindi mencemari tanah dan sumur warga sekitar.
Kebakaran dan ledakan gas metana menjadi ancaman serius.
Refleksi untuk Bupati: TPA bukan tempat menyembunyikan sampah, tapi cermin tata kelola limbah. Bupati harus segera dorong teknologi pengolahan modern dan model pengelolaan berbasis desa/RT.
10. Proyek Mangkrak: Simbol Gagalnya Revitalisasi Pasar Rakyat
Tiga pasar tradisional besar — Pasar Cikorelet, Pasar Kutabumi, dan Pasar Mauk — mengalami mangkrak revitalisasi sejak 2019–2022. Ironis, karena ketiganya adalah pusat ekonomi mikro ratusan ribu warga.
Dampaknya:
Pedagang berjualan di emperan, tanpa sanitasi dan perlindungan cuaca.
Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) hilang hingga miliaran per tahun.
Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap janji pembangunan.
Refleksi untuk Bupati: Transparansi kontraktor, evaluasi ulang masterplan, dan keterlibatan pedagang dalam desain ulang pasar harus segera dijalankan.
Penutup: Bupati Maesal, Dengarlah Suara Pinggiran
Bupati Maesal Rasyid bukan sekadar administrator. Ia kini menjadi penentu arah sejarah Kabupaten Tangerang dalam satu dekade ke depan. Refleksi 100 hari ini bukan penghakiman, tetapi ajakan untuk berani: mengakui, menyentuh, dan menyelesaikan luka-luka lama yang tak kunjung diobati.
#Problematika Kabupaten Tangerang
#Maesal Rasyid
#100 hari Bupati Tangerang
#Sungai Cirarab tercemar
#TPA Jatiwaringin
#Pasar Kutabumi mangkrak
#Pasar Mauk
#Revitalisasi pasar tradisional
#Urbanisasi Tangerang
#Mafia tanah pesisir
#Lingkungan Tangerang rusak